Uang Ringgit Yang Bersih

Warga Badau lebih memilih menggunakan uang ringgit untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ketimbang rupiah. Saat saya meliput aktivitas transaksi perdagangan pada 2015 itu, mereka lebih menyukai pula uang kertas ringgit.

Mereka menunjukan kepada saya, uang kertas rapi, tidak kucel dan tampak bersih.

Lembaran-lembaran ringgit berbagai nominal itu untuk membeli beras, tabung gas, ayam dan ikat di Malaysia.

BADAU — “Saya di penjara tidak apa-apa, asal keluarga saya tetap diberikan nafkah sama bapak.”

Ucapan itu, meluncur dari perempuan bernama Hermiana Kumbao, pedagang sayur dari Desa Labian Iraang. Sebuah desa di antara Kecamatan Batang Lupar dan Badau. Kedua kecamatan ini memiliki garis teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Ungkapan dari Hermiana itu sontak membuat suasana di balai desa Batang Lupar menjadi riuh dengan tawa dari ratusan peserta Sosialisasi Penggunaan Uang Rupiah di kecamatan yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu itu.

Dia tanpa beban menyampaikannya di hadapan perwakilan Bank Indonesia, Kepolisian Sektor Batang Lupar dan Komandan Rayon Militer Badau dan Batang Lupar.

Dia menilai undang-undang melarang warga negara Indonesia menggunakan mata uang asing, ringgit, tidak tepat.

Pasalnya, kata Hermiana, justru mata uang milik Malaysia itulah yang menjadi tumpuan dari mulai menukar uang dan membeli segala apa pun untuk kebutuhan sehari-hari.

“Saya pedagang sayur, biasa yang membeli dagangan saya adalah orang Malaysia. Mereka bayar pakai ringgit, masa saya larang harus pakai rupiah,” kata dia kepada saya, 22 November 2021.

Hermiana tidak sendiri, Ahmad Yani warga Badau lainnya juga mengatakan hal yang sama. Selama 7 tahun menjadi pedagang, dia minimal seminggu sekali ke Lubuk Antuk atau Sri Aman, Malaysia.

“Beli apa saja, biasanya membeli kebutuhan pokok. Sering juga membeli Pertamax (bahan bakar minyak),” ujarnya seraya memperlihatkan uang kertas 10 ringgit kepada saya. Dia memperlihatkan pula beberapa pecahan nominal uang lembaran kertas dan koin ringgit.

Baca: Ini Cara JNE Bertahan Dua Dekade Raup Pasar Kiriman Paket

Uang kertas 1 ringgit (22/11/2015). Foto: Yanuarius Viodeogo

Kedua warga di atas, tentu saja tidak bisa disalahkan begitu saja dan dipaksa memakai rupiah untuk bertransaksi belanja. UU No. 7/2011 pasal 21 ayat (1) tentang Mata Uang dan kewajiban menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran transaksi, malah menimbulkan kontra di wilayah perbatasan.

Manajer Komunikasi Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Sony Ciputra mengutarakan, undang-undang itu baru pada tahap sosialisasi belum pada penindakan pidana jika ada yang menggunakan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran.

“Namun, kami sudah melakukan MoU kepada kepolisian daerah Kalbar tetapi belum pada tahap penindakan, baru sosialisasi undang-undang itu,” ucapnya.

Penggunaan mata uang ringgit di perbatasan Indonesia dan Malaysia yang mendapatkan perhatian khusus, kata Kepala Divisi Pengelolaan Data dan Penanggulangan Pemalsuan Uang Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Hasiholan Siahaan.

Menurutnya, undang-undang tidak bisa dipaksakan di daerah ini termasuk wilayah perbatasan lain seperti Indonesia dan Timor Leste.

Namun, lanjutnya, penggunaan rupiah justru wajib digunakan di Batam yang dekat dengan Singapura karena infrastruktur fisik dan akses perbankan lebih baik.

“Realitas ada ringgit saat ini di perbatasan dengan Malaysia tidak bisa diterapkan pidana tetapi undang-undang harus ditegakkan dua tahun ke depan,” tegas Hasiholan.

Kendati demikian, kata dia, Bank Indonesia tentu tidak membiarkan warga seperti Hermiana melakukan tindakan ilegal karena tetap menggunakan rupiah.

Pasalnya, warga mengeluh dengan rupiah yang belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Fisik uang kertas banyak yang lusuh, koyak, dan penuh coret-coretan berbanding terbalik dengan ringgit yang fisiknya selalu tampak baru.

“Solusinya memang harus ada kantor kas titipan di setiap kabupaten sebagai strategi mendekatkan rupiah ke masyarakat.”

Di kabupaten ini sudah ada kantor kas titipan yang baru dibuka awal 2015 di ibu kota kabupaten, kota Putussibau. Jarak tempuh dari kota ini ke Kecamatan Badau sekitar 4 jam dengan kondisi jalan beraspal.

Terbit: Bisnis Indonesia

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.