Tinindo Inter Nusa Pailit Tetapi Damai

Ilustrasi: Perkakas dan hiasan terbuat dari timah. Sumber Pixabay

Yanuarius Viodeogo

Setelah berpeluang besar menyelesaikan restrukruturisasi utang via pengadilan, tetapi cerita lain dihadapi PT Tinindo Inter Nusa (debitur) yang mesti berakhir pailit.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan peleburan timah di Bangka Belitung itu harus terbelenggu pailit. Penyebab pailit karena salah satu kreditur menyatakan tidak setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan debitur.

Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitur Acep Sugiana membenarkan bahwa debitur tersebut, pailit. Hal itu diinformasikannya kepada saya, pada Rabu (4/8/2021) pagi.

“Tinindo pailit [karena] kreditur separatis Bank Permata tidak setuju. [Kreditur] yang lain setuju,” kata Acep.

Baca: Nestapa First National Glassware Pailit

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tinindo Inter Nusa beralamat di Kota Pangkal Pinang itu dalam keadaan pailit pada 11 Juni 2020.

Kendati pailit, menurut lanjut Acep, kepailitan Tinindo Inter Nusa berakhir dengan perdamaian. Berarti, tidak ada pemberesan harta milik Tinindo. “[Pemberesan harta] tidak perlu tinggal dilaksanakan jadwal perdamaian [bersama kreditur],” ujar Acep.

Ilustrasi: Kaleng terbuat dari timah. Sumber Pixabay

Dia tidak menjelaskan lebih rinci walau Tinindo pailit dan damai karena Acep bukan menjadi kurator dalam proses kepailitan selanjutnya.

Namun dalam UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004, perdamaian terjadi antara debitur dan kreditur apabila mendapatkan pengesahan dari pengadilan niaga. Keberadaan perdamaian dapat dilaksanakan menurut pasal 150 dan 151.

Pada pasal 150, debitur pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

Sementara pada pasal 151, rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui.

Selain itu, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Proses PKPU Tinindo

PKPU Tinindo Inter Nusa bermula saat PT Sarana Cipta Konstrindo mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Permohonan dengan perkara tersebut dikabulkan pengadilan dengan perkara No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam perjalanan waktu, pengadilan mengabulkan permohonan PKPU tersebut pada 12 September 2019 sekaligus mengangkat Acep Sugiana dan Fariq Libarani Sandhi sebagai pengurus PKPU.

Saat verifikasi tagihan piutang, debitur memiliki utang sebanyak Rp1,1 triliun kepada total 5 kreditur mencakup 3 kreditur separatis dan 2 kreditur konkuren.

Proses PKPU Tinindo dapat di baca pada artikel Peluang Tinindo Lepas PKPU Besar.

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.