PKPU dan Kepailitan Solusi Wanprestasi Antar Pelaku Bisnis

Yanuarius Viodeogo

JAKARTAUndang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 37/2004 sebagai instrumen hukum hasil dari reformasi 1998 menjadi ukuran yang jelas untuk menyelesaikan wanprestasi antara pebisnis yang bersengketa.

Pengacara kepailitan dan PKPU Muhammad Ismak mengatakan UU Kepailitan dan PKPU sejauh ini menjadi pilihan bagi pelaku usaha guna mengakhiri wanprestasi antara para pebisnis yang bersengketa dibandingkan dengan menggunakan instrumen hukum perdata lainnya yaitu KUHPerdata.

Baca: Peran Pengurus PKPU Kala Merestrukturisasi Utang

Ismak mengutarakan, UU Kepailitan yang disusun dan dibuat oleh perancang undang-undang bertujuan untuk memisahkan penggunaan instrumen hukum KUHPerdata yang dalam penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu persidangan yang lama.

“Perkara di Indonesia bagi sebagian orang luar negeri itu penyelesaiannya panjang, hingga sampai eksekusi jaminan, panjang itu urusannya. Belum lagi, harta orang yang dieksekusi, dia mengajukan perlawanan [semakin panjang penyelesaian] makanya dengan UU Kepailitan ada batasan waktu,” kata Ismak.

Dalam prosedur persidangan saat diajukan ke pengadilan niaga, masa persidangan berlangsung 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Apabila dikabulkan ada dua periode masa PKPU yaitu sementara dengan rentang 45 hari dan tetap berlangsung selama 270 hari dengan persetujuan dari kreditur. (Bisnis Indonesia)

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.