Merpati Airlines Masih Ingin Terbang

Ilustrasi: Maskapai sedang parkir. Sumber Pixabay

Yanuarius Viodeogo

Artikel ini tentang PT Merpati Nusantara Airlines yang berjibaku lepas dari jeratan utang. Maskapai pemerintah yang pernah berjaya di era 1990-an itu berada di ujung tanduk bangkrut karena dibatasi waktu 270 hari untuk mendapatkan investor dan bernegosiasi dengan para debiturnya.

Jakarta — Suara ujung telepon milik Agus Slamet Budiman terdengar gemuruh dan berisik. Hidup Merpatiā€¦hidup Merpati, suara yang kali pertama Bisnis dengar.

Agus bersama rekan-rekannya, saat saya menghubunginya baru saja menyaksikan putusan Pengadilan Niaga (PN) Surabaya dibacakan majelis hakim diketuai Sigit Sutiono yang mensahkan homologasi perdamaian PT Merpati Nusantara Airlines.

Agus adalah eks karyawan yang telah bekerja sejak 1994 lalu di maskapai tersebut. Dampak operasional perusahaan itu dicabut, dia dan 400 karyawan berada di hanggar milik Merpati di Surabaya terkena program Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak mendapatkan pesangon lagi.

Dia berharap, dengan putusan perdamaian, Merpati memenuhi janjinya sesuai perjanjian perdamaian yaitu membayar pesangon kepada dirinya yang tak terbayar sejak 2016. Sebelum putusan pengadilan, dia menggelar aksi menyampaikan aspirasinya.

Baca: Peran Pengurus PKPU Kala Merestrukturisasi Utang

Ilustrasi: Antrian pesawat hendak lepas landas. Sumber Pixabay

Agus tidak sendirian. Sebanyak 150 hingga 200 karyawan PT Merpati Nusantara Airlines di Surabaya (Jawa Timur) menggelar aksi serupa pada Minggu, 11 November 2018. Mereka gelisah selama bertahun-tahun dan hingga detik pembacaan putusan pengadilan.

Apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menolak atas peroposal perdamaian atau homologasi maka secara otomatis Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit.

Padahal, total ada 1.400 karyawan yang masih menggantungkan nasibnya di perusahaan maskapai penerbangan tersebut dan kini mereka menantikan hak pesangon yang belum terbayarkan.

“Dampaknya, hak pesangon kami kemungkinan kecil tidak dibayarkan karena asetnya lebih kecil dari utang Merpati yang lebih besar. Kami meminta supaya ya, Merpati Nusantara Airlines tidak dipailitkan. Ada 400-an karyawan Merpati di Surabaya dan 1.400-an seluruh Indonesia belum terima pesangong sejak 2016,” kata Agus.

Jika berujung pailit, selain pesangon yang tidak bakal terbayarkan oleh perusahaan berplat merah tersebut, menurutnya, karyawan seperti dirinya juga akan kehilangan pekerjaan di Merpati tersebut.

Aksi itu mulai dari hanggar Merpati Maintenance Facility, Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo (Jatim) menuju Kantor PN Surabaya di Jl. Arjuno melewati ruas jalan Aloha – Jl. Raya Waru – Bundaran Waru – Jl. A. Yani Surabaya – Wonokromo – Jl. Diponegoro – Jl. Arjuno dan PN Surabaya. Berlangsung selama dua hari sejak Senin, 12 November hingga Rabu, 14 November 2018.

Ilustrasi: Pemandangan dari kaca pesawat. Sumber Pixabay

Putusan Perdamaian Merpati

“Pada awal 2016 ada P5 [Program Penyelesaian Permasalahan Pegawai Merpati Nusantara Airlines], saat itu dibayarkan gaji sejak 2014 selama 26 bulan kepada kami. Namun, karena kami di-PHK [Pemutusahan Hubungan Kerja] hingga saat ini belum ada pesangon dari perusahaan,” ujarnya.

Agus telah bekerja sejak 1994 di Merpati Nusantara Airlines dengan memulai jabatan sebagai engginer, teknisi pesawat dan Human Resocurces Departement saat Merpati Nusantara Airlines menjalani program P5.

“Rerata lama bekerja di Merpati ada yang pilit, pramugara, pramugari, teknisi, ground hadling, sales, administrasi, mereka tidak hanya di Surabaya tersebar di seluruh Indonesia.”

Rabu, 14 November 2018 adalah hari yang begitu dinantikan Agus dan 200-an rekannya. Mereka tiba di gedung pengadilan negeri Surabaya.

Saya menerima kabar bahwa hasil agenda persidangan dengan pembacaan keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines berakhir homologasi perdamaian.

Pengurus PKPU Merpati Nusantara Airlines Alfin Sulaiman mengatakan kepada saya dari saluran telepon bahwa kedudukan Merpati sebagai BUMN yang menjalankan kepentingan umum dalam bidang transportasi publik sehingga sebagai pertimbangan hakim menghomologasi perdamaian.

Ilustrasi: Pesawat. Sumber Pixabay

Alasan lain dari majelis hakim, Merpati telah meneken kerjasama dengan Intra Asia Corpora sebagai investor yang menyuntikkan modal senilai Rp6,4 triliun untuk operasional Merpati.

“Alhamdullilah diputus tidak pailit, alhamdullilah. Kami berharap Merpati lebih baik, manajemen baru, metode pengelolaan lebih maju, bagus dan sehat,” kata Agus.

Sebelum terjadi kesepakatan dengan Intra Asia Corpora, Merpati dan perusahaan itu menjalani tahap penandatanganan perjanjian bersama, berupa insurance bond

Kuasa hukum Merpati Nusantara Airlines Rizky Dwinanto mengatakan, kesepakatan dalam bentuk asuransi itu untuk mengikat atau mengamankan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya bisa sampai pada tahapan perjanjian selanjutnya. 

“Iya, sudah ada perjanjian transaksi, kami menandatangani bentuknya insurance bond. Itu untuk men-secure perjanjian ini terlaksana, ada asuransinya. Ini untuk menuju tahapan selanjutnya,” kata Rizky.

Lika-liku PKPU 270 Hari Merpati Airlines

Pembacaan putusan terhadap nasib PT Merpati Nusantara Airlines yang mengalami penundaan, menjadi penantian yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Merpati Nusantara Airlines berstatus PKPU tetap, sejak diputuskan oleh PN Niaga Surabaya dengan No. 4/Pdt.Sus-PKPU/PN.Sby, pada 6 Februari 2018 lalu. PKPU adalah akumulasi dari persoalan utang Merpati Airlines. Mereka telah berhenti beroperasi sejak 2014 dengan lilitan utang kanan kiri.

Kreditur yang mengajukan permohonan PKPU maskapai itu adalah PT Parewa Aero Katering, sebuah jasa makanan pemasok makanan ke maskapai tersebut dengan memiliki tagihan piutang mencapai Rp60 miliar.

Sebelum Parewa Aero Ketering mengajukan PKPU, ada dua perusahaan lain yang ingin menjebloskan Merpati Nusantara Airlines guna merekstrukturisasi utangnya di ranah pengadilan. Namun, permohonan untuk mempailitkan dan PKPU itu kandas pada 2016 lalu.

Dalam perjalanan waktu, saat Merpati Nusantara Airlines dinyatakan PKPU maka terungkap utang-utang lain dari maskapai itu kepada mitra lainnya.

Dari pencocokan utang tercatat utang kepada kreditur lain sebanyak Rp10,03 triliun yang tersebar di terbagi di kreditur separatis sebesar Rp3,33 triliun, konkuren Rp5,62 triliun dan preferen Rp1,08 triliun.

Saat negosiasi berlangsung tiga separatis yang hadir di PN Niaga Surabaya memberikan suara, yang menerima proposal perdamaian adalah PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak damai. Kemenkeu mempunyai tagihan piutang senilai Rp2,11 triliun sementara tagihan lain, Bank Mandiri senilai Rp254,08 miliar dan PPA senilai Rp965,99 miliar.

Alvin Lie, saya hubungi untuk memberikan pandangannya tentang dinamika Merpati Airlines. Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 itu mengatakan apabila Merpati ingin beroperasi mesti mengurus izin transportasi dan itu membutuhkan waktu yang lama.

Banyak yang mesti diurusi, kata lulusan The Chartered Institute of Marketing (Inggris) dan University of Strathclyde (Skotlandia) ini.

“Kemudian izin rute, izin slot, belum lagi sumber daya manusia. Merpati mau pesawat Rusia, berarti menggunakan pilot asing. Belum lagi, sekarang industri penerbangan Indonesia sudah dewasa, apakah Merpati mau di spesialisasi kargo, pesawat carter atau spesialisasi daerah tertentu,” kata Alvin.

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.