Kekayaan Intelektual Indonesia Unggul Dari Pakistan Menurut GIPC 2020


patent

Yanuarius Viodeogo

The US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center (GIPC) atau Pusat Kebijakan Inovasi Global Amerika Serikat menerbitkan hasil survei soal iklim kekayaan intelektual terhadap 53 negara termasuk Indonesia.

Organisasi bisnis bagian dari kamar dagang Amerika Serikat yang berpusat di Washington, D.C itu menampilkan posisi Indonesia pada urutan ke-46 dari 53 negara.

Posisi Indonesia dalam laporan edisi ke-8 GIPC tersebut turun dibandingkan dengan edisi sebelumnya yang menempati peringkat ke-43 dari 50 negara.

Peringkat Indonesia hanya lebih baik dari posisi Pakistan yang berada di posisi ke-51.

Pada edisi 2020 ini, GIPC menambah lagi 3 negara dalam survei yang dilakukannya yaitu Republik Dominika, Yunani dan Kuwait.

Saya pernah menulis tema ini untuk survei 2018 dan 2019.

Tidak hanya peringkat saja yang mengalami penurunan, dari seluruh indikator yang dinilai tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada edisi ke-8 ini, kendati peringkat Indonesia tidak menggembirakan tetapi skor atas survei yang dilakukan GIPC mencapai 30,24% atau lebih baik dari skor sebelumnya sebesar 30%.

Dari sisi peringkat, posisi Indonesia memprihatinkan karena jauh di atas negara-negara Asia yang disurvei.

Di atas Indonesia adalah Jepang menempati peringkat 6, disusul Singapura pada posisi 11.

Setelah itu, Korea Selatan 13, Taiwan 21, Malaysia 27, China 28, Brunei 35, Uni Emirat Arab 36, Filipina 37, Arab Saudi 38, India 39, Vietnam 42, dan Thailand 45.

Banyak catatan yang diberikan oleh GIPC kepada Indonesia atas skor dan pemeringkatan tersebut.

GIPC membagi garis besar laporan tersebut yakni pertama Paten, Hak, Batasan Persyaratan Paten dan Pengunaan Lisensi Wajib Untuk Produk yang Dipatenkan.

Ketika Indonesia memiliki UU Paten No. 13/2016 dengan tujuan memperkuat infrastruktur inovasi dan teknologi, baru sebatas paten biofarmasi.

UU itu belum meningkatkan cakupan paten yang kian menantang dinamikanya. Kebijakan itu baru sebatas perkenalan agar lebih luas penggunaan izin atau lisensi obat impor.

Padahal Indonesia sudah lebih dulu memiliki peraturan kecuali peraturan terhadap paten obat hepatitis dan HIV. Peraturan itu mumpuni karena memungkinkan pemerintah melindungi paten lokal dari ancaman kemanan nasional.

Bahkan, beleid yang terbit pada pertengahan 2000-an itu menyebutkan dapat izin ekspor selama berada berlisensi wajib.

Kritik GIPC lagi terhadap pasal 20 UU 2016 itu adalah produksi paten belum mendukung kebijakan industri khususnya transfer teknologi, penyerapan investasi atau lapangan pekerjaan.

Belum lagi tidak ada definisi hukum jelas dalam kebijakan itu seperti merazia produk serupa melindungi paten asli.

Kedua, dalam aspek efisiensi dan dampak ekonominya, pemerintah Indonesia tidak memiliki program penelitian sistematis atas hubungan antara hak kekayaan intelektual dan aktivitas ekonomi.

Misalnya orang Indonesia aktif terlibat dalam mencoba memahami dan mempromosikan tautan antara pendaftaran dan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dan kegiatan ekonomi melalui beberapa lokakarya dan seminar.

Sampai saat ini, papar GPIC, belum ada seri penelitian sistematis yang dipublikasikan atau dipublikasikan oleh direktorat.

Hanya saja, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah menggunakan metodologi dikembangkan World Intellectual Property Organization (WIPO) guna mendukung penelitian dan publikasi laporan atas dampak ekonomi industri kreatif di Indonesia.

Laporan tersebut berjudul Kontribusi Ekonomi Industri Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia. Ada nilai tambah senilai 4,20% dan 4,11% lapangan pekerjaan dari penelitian dilakukan Kemenparekraf.

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.