Kalimass Jaya Milik Wakil Bupati Wajo Divonis Pailit

Yanuarius Viodeogo

JAKARTA — Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menjatuhkan vonis pailit kepada CV Kalimass Jaya Utama, perusahaan tambang batubara milik Wakil Bupati Wajo terpilih 2018. Permohonan pailit dengan perkara No. 8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.SBY itu diajukan oleh PT Intan Baruprana Finance Tbk. dan PT Intraco Penta Prima Servis.

Kuasa hukum Kalimass Jaya Utama, Surya Batubara mengatakan, menghormati keputusan Majelis Hakim yang menghukum kliennya tetapi dia tetap keberatan dengan keputusan tersebut dan akan melakukan upaya kasasi di tingkat Pengadilan Tinggi.

“Kami kecewa karena ada sejumlah poin dari kami yang tidak dipertimbangkam oleh Majelis Hakim. Pertama, berdasarkan domisili hukum pemohon pertama semestinya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pemohon dua di PN Jakarta Pusat,” kata Surya melalui saluran telepon, Selasa (21/8/2018).

Keberatan lain, imbuh Surya, perkara yang ditujukan kepada kliennya seharusnya wanprestasi bukan permohonan kepailitan. Pasalnya, kata dia, hubungan hukum antara kliennya dengan perusahaan berkode emiten IBFN dan Intraco Penta Prima Servis itu terkait perjanjian bukan utang piutang.

Hal itu didasarkan, menurutnya, tertuang di dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara kliennya, IBFN dan Intraco Penta Prima Servis pada pasal 10. Selanjutnya, papar dia, dalam pasal 15, apabila tidak melunasi pembayaran utang maka pihak IBFN boleh menarik unit alat yang disewakan.

Ilustrasi: Alat berat di lokasi pertambangan batubara. Sumber: Pixabay

“Di dalam perjanjian sewa menyewa alat itu biasanya kalau tidak mampu maka wajib mereka [IBFN] menarik alatnya. Kami tidak mampu [melunasi utang], saat itu kami telah mengirimkan surat supaya alat diambil. Tidak ada dari kami untuk menghalangi pengambilan alat-alat itu, justru dengan senang hati,” kata dia.

Surya mengutarakan, kendati Kalimass Jaya mengakui memiliki utang dan telah membayar walau tidak sampai lunas, tetapi kliennya keberatan jika tetap dianggap tidak melaksanakan kewajiban membayar utang.

Dia beralasan, semestinya pemohon memaklumi kondisi pasar batubara global yang sedang lesu sehingga membuat kelancaran pembayaran utang terhambat.

“Dari 15 kontrak perjanjian, 9 perjanjian lunas dan tersisa 6 perjanjian. Masalahnya di 6 perjanjian itu oleh mereka dihitung bunga utang, dan kami sudah membayar Rp3,8 miliar makanya kami melihat ada penyimpangan dan kami akan mengajukan kasasi, pada Senin (27/8),” ujarnya.

Selain kasasi, Surya juga melakukan pembelaan hukum lain  dengan melaporkan Majelis Hakim PN Surabaya yang menangani perkara itu ke Komisi Yudisial (KY) karena menolak penyelesaian sengketa seperti perjanjian termohon dan pemohon di PN Jakarta Utara bukan di PN Surabaya.

Terpisah, kuasa hukum pemohon Intan Baruprana Finance atau IBFN dan Intraco Penta Prima Servis Vychung Chongson menyampaikan apresiasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan permohonan pailit dari kliennya.

Ilustrasi: Terbelilit utang. Sumber: Pixabay

“Ya, karena dalil kami terbukti oleh Majelis hakim bahwa mereka [Kalimass Jaya Utama] memiliki utang kepada kami yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Termohon dalam jawaban mengakui memiliki utang dan sudah membayar tetapi tidak sampai pada pelunasan,” kata Vychung.

Vychung menjelaskan, perkara ini bermula dari perjanjian sewa menyewa alat berat dari kliennya kepada perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Direktur Kalimass Jaya Utama adalah Amran, Wakil Bupati terpilih 2018 dari Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan) yang berpasangan dengan Amran Mahmud sebagai bupatinya. Pasangan dijuluki Pammase ini meraup 130.035 atau 57,95% suara.

Dia menjelaskan, pemohon IBFN memberikan fasilitas alat untuk disewa senilai Rp32,61 miliar kepada termohon dengan jatuh tempo tang April 2018. Dalam perjalanan waktu, termohon hanya sanggup membayar Rp3,8 miliar saja dari total utang sebesar itu.

Sementara, pemohon Intraco Penta Prima Servis memberikan fasilitas peminjaman dana membeli 3 unit excavator dan 2 unit excavator berat dengan total senilai US$321.712.

Adapun pemerinciannya, utang pokok pembelian alat-alat itu US$109.911 dan denda US$211.800 dan utang pembayaran suku cadang mencapai Rp237,89 juta.

Terkait eksepsi dan juga keberatan dari kubu Amran yang meminta perkara tersebut dilakukan di ranah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menurutnya, proses hukum yang berlangsung di PN Surabaya sudah tepat karena domisili Kalimass Jaya berada di Banjarmasin sehingga harus diadili di PN Surabaya.

Setelah keputusan pailit ini, kata Vychung, tugas selanjutnya dipegang oleh tim kurator yang sudah ditetapkan oleh PN Surabaya untuk menyisir aset Kalimass Jaya Utama dan selanjutnya nilai aset setelah dilelang diberikan kepada para kreditur sesuai nilai tagihan piutang.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama IBFN Alexander Reyza mengatakan, pihaknya ingin nasabah kooperatif dengan pihaknya supaya ada kepercayaan dari masyarakat dan perbankan kepada pihaknya.

“Untuk nasabah yang tidak kooperatif, IBFN tidak segan menggunakan jalur hukum kepailitan, PKPU [Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang] dan pengadilan untuk mendapatkan haknya sebagai kreditur. Tujuannya untuk melindungi kepentingan stakeholder IBFN serta mendukung rencana strategis dan pengembangan kinerja IBFN,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

Ilustrasi: Alat berat sedang menambang material. Desain: Yanuarius Viodeogo

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.