Fokus Benahi UU Ketimbang Moratorium PKPU dan Kepailitan

Yanuarius Viodeogo

JAKARTA — Praktisi restrukturisasi utang menilai apabila pemerintah melaksanakan moratorium (penundaan sementara) pemberlakuan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan langkah mundur perkembangan hukum dan perekonomian Indonesia.

Hal itu menjadi sorotan Rizky Dwinanto yang berharap pemerintah harus berani mengambil langkah mendorong perubahan, perbaikan dan penyempurnaan UU Kepailitan PKPU ketimbang nanti melakukan moratorium UU itu.

Wacana moratorium tersebut timbul atas usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pemerintah memberlakukan penundaan sementara UU Kepailitan dan PKPU sekurang-kurangnya sampai 2025.

Anggota Asosiasi Pengurus Kurator Indonesia (APKI) ini memberikan pandangan bahwa pemerintah lebih baik masuk ke ranah substansi atau pokok UU daripada memaksa moratorium.

Adapun pertimbangan yang harus menjadi perhatian pemerintah, kata Rizky seperti syarat putusan PKPU dan pailit yang diperdalam mengingat sudah menjadi hal lumrah di negara maju menggunakan syarat tersebut seperti Singapura.

Baca: Peran Pengurus PKPU Kala Merestrukturisasi Utang

“Syarat menjatuhkan putusan PKPU dan pailit harus diatur secara tegas. Frasa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,” kata Rizky kepada saya, Kamis (26/8/2021).

Dari frasa itu, menurutnya, dapat diperdalam menjadi “Debitur yang mempunyai dua (2) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun buku dan dapat ditagih.” Sehingga utang yang baru jatuh tempo kurang dari itu bisa menggunakan mekanisme lain.

Sumber Pixabay

Pada pertimbangan ini, sebagai kajian mengenai batasan nilai minimal nominal dari permohonan tersebut. Hal tersebut mengingat banyaknya kasus permohonan PKPU atau kepailitan yang diajukan oleh kreditur yang memiliki nilai tagihan yang notabennya tidak material.

Namun, dapat mengganggu lajunya kegiatan usaha debitur secara keseluruhan dalam hal permohonan tersebut jika dikabulkan oleh pengadilan. Dengan demikian tepat jika pengajuan PKPU dijadikan hak dari debitur sebagai pertimbangan pendalaman UU tersebut.

Dia melihat pertimbangan tersebut mengacu terhadap awal pemberlakuan UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 di mana PKPU dan restrukturisasi utang adalah hak dari debitur untuk mengajukannya.

Alasannya bahwa hak tersebut didorong dari dasar pemikiran bahwa yang mengetahui perusahaan itu layak atau tidak dilakukan restrukturisasi adalah debitur itu sendiri.

“Sedangkan jika kreditur hendak mengajukan langkah hukum dengan menggunakan mekanisme UU Kepailitan dan PKPU maka dapat mengajukan permohonan kepailitan,” ucapnya.

Pandangan Rizky selanjutnya adalah batasan imbalan jasa kurator dan pengurus PKPU. Rizky mengutarakan tidak bisa dipungkiri imbalan jasa merupakan perhatian khusus bagi para stakeholder dalam proses PKPU dan Kepailitan.

Di sini Rizky menegaskan perlu menjadi kajian perihal imbalan jasa tersebut berdasarkan pada perhitungan per jam dengan catatan timesheet sehingga wajar dan adil jika seorang pengurus atau kurator dikompensasi dengan imbalan jasa yang sesuai dengan aktifitas atau pekerjaan yang dilakukannya.

Pertimbangan terakhir adalah standar minimal isi proposal perdamaian dalam PKPU dan kepailitan sebagai aspek krusial dan penting untuk diperhatikan segenap pihak.

“Dari sini perlu didorong standarisasi atau minimal hal-hal yang harus dikemukakan dalam suatu proposal perdamaian sehingga hal ini memberikan gambaran akan keseriusan debitur untuk keberlangsungan usahanya. Serta menimbulkan keyakinan akan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur,” terang Rizky.

Sumber Pixabay

Pemerintah Mesti Arif

Dia mengatakan ada hal yang dilupakan oleh banyak pihak bahwa UU Kepailitan dan PKPU bersifat universal bahkan sejumlah negara di Asia Tenggara mengadaposi UU Kepailitn dan PKPU Indonesia.

“Singapura misalnya dalam salah satu jurnal bisnis berjudul ‘Singapore As International Debt Restructuring Center: Aspiration and Challenges‘ menyatakan dengan tegas ingin menjadi pusat restrukturisasi Asia dan dunia dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam regulasi UU Kepailitan dan PKPUnya,” kata Rizy.

Usulan dari Apindo tersebut memantik langkah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berencana mengeluarkan Perpu terkait penundaan sementara PKPU.

Rizky menilai pemerintah memang dibutuhkan bersikap sebagai penengah antara pelaku usaha dengan pelaksana peraturan tetapi pemerintah mesti mengkaji moratorium ini secara menyeluruh dan tidak terburu-buru.

“Kalau hanya melihat secara sempit, konsep PKPU dan Kepailitan berdasarkan pertimbangan indikasi moral hazard. Padahal semangat kelangsungan usaha ada di UU Kepailitan dan PKPU yang wajib menjadi pertimbangan karena selama ini terbukti menyelamatkan debitur dari kehancuran usahanya,” kata dia.

Faktor lain, pemberlakuan moratorium bukan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menghindari ancaman moral hazard tersebut karena bisa ditanggulangi dengan mekanisme lain. Justru ketika moratorium itu berlaku, terang Rizky, maka muncul kekosongan hukum.

Keberadaan UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya dimanfaatkan oleh kreditur saja tetapi debitur atau pihak ketiga lainnya. Sehingga ada kepastian hukum karena memanfaatkan UU itu untuk penyelesaian utang-utangnya.

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.