Fahmi Shahab Pencipta Mediator Arbitrator Handal

Menjadi Mediator dan Arbitrator Berstandar Internasional

Yanuarius Viodeogo

JAKARTASalah satu tahapan persidangan perdata niaga di pengadilan adalah wajib melakukan mediasi antara yang bersengketa. Di sini peran mediator menjadi penting kala dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Pendiri dari The Indonesian Mediation Center atau Pusat Mediasi Nasional (PMN), Fahmi Shahab berbagi cerita tentang pengalamannya sebagai mediator, kala korporasi besar dirudung kredit macet saat krisis moneter 1998 terjadi dan kini pula melahirkan para mediator dan arbitrator yang tersebar di seluruh Tanah. Berikut petikan wawancaranya:

Apa hubungan krisis moneter pada 1998 dengan peran mediator?
Keadaan ekonomi pada saat krisis moneter saat itu sedang anjlok, banyak perusahaan yang memiliki utang menggunakan mata uang asing karena adanya perubahan kurs rupiah. Pemerintah kemudian membentuk The Jakarta Initiative Task Force (JITF) sebagai lembaga mediasi ad hoc untuk membantu merekstrukturisasi utang perusahaan.

Baca: David Tobing, 129 dan Hak Konsumen

Kami kala itu membantu korporasi untuk memediasi dari utangnya macet menjadi tidak macet, mereka bisa membayar lagi. Ada pula utang dengan jangka waktu yang sudah habis bisa diperpanjang. Dua kali JITF diperpanjang, kami ketika itu menangani hampir US$20,5 miliar utang korporasi dari 96 grup perusahaan besar-besar, ada juga dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Apa yang terjadi setelah itu?
Kami mencapai tingkat kesuksesan sampai berakhir masa kerja JITF, pada 2003 sebesar 76%. Kala itu bisa mencapai 76% adalah rata-rata keberhasilan sebuah peran mediasi karena rerata penyelesaian mediasi sebesar 60%-80%. Setelah sukses dan tidak diperpanjang lagi karena sebuah lembaga ad hoc maka sayang sekali pengalaman para mediator di JITF hilang begitu saja.


Oleh karena itu, didirikanlah Pusat Mediasi Nasional atau PMN (The Indonesian Mediation Center) pada 2003 dan diresmikan oleh Mahkamah Agung ini murni swasta tetapi mendapat dukungan dari pemerintah. Semua sektor bisa dimediasi di PMN. Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi dengan Surat Keputusan (SK) RI No. 136/KMA/SK/VIII/2016.


Apa yang dikerjakan oleh PMN?
Kami memberikan pelatihan mediator kepada siapa saja, mulai dari pengacara, hakim pengadilan tingkat pertama. Kalau dia sudah mempunyai sertifikat maka dia bisa mendaftarkan namanya di pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.


Total sekarang mediator bersertifikat PMN mencapai 1.600 orang, terdiri dari hakim, pengacara, anggota Dewan Pers, pegawai pemerintahan, pekerja NGO (Non-Government Organization), perusahaan swasta, seperti asosiasi kelapa sawit.

Baca: 100 Pengacara Top Indonesia Versi ABLJ

Ya, mereka itu banyak sekali stakeholder-stakeholder yang terlibat. Misalnya, persoalan antara perusahaan dengan komunitas masyarakat, sengketa antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan petaninya, dan perusahaan dengan pemerintah daerah.

Kami memberikan pelatihan agar memiliki skill menjadi mediator, standar kami sangat ketat. Di dalam pelatihan, kami melatih peserta menyiapkan pertemuan antara yang bersengketa, bernegosiasi. Ada tahapan terstruktur. Dalam lima hari pelatihan dan pada hari keenam menjalani ujian. Bagi yang lulus memperoleh sertifikat sebagai mediator dari PMN. Dengan standar itu user tidak kecewa.

Pengalaman-pengalaman memediasi bersama negara-negara lain?
Sejak 2007, kami PMN termasuk yang mendirikan Asian Mediation Association (AMA). Lembaga ini bersinergi dengan lembaga-lembaga mediasi lainnya se-Asia.

Dengan forum ini, kami berbagi pengalaman dan kapasitas. Harapannya ke depan, di antara anggota AMA ini dipercaya sebagai lembaga-lembaga mediasi yang menyiapkan pelatihan terbaik. Anggota AMA ada 14 lembaga dari 11 negara terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Hongkong (5 pendiri), Thailand, India, Mongolia, Fiji, Jepang, China dan Korea Selatan.


Pada 2018-2019, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi AMA. Kebutuhannya, adalah untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan mediator di kawasan asia. Di Indonesia memang belum ada peraturan perundang-undangan tentang mediasi.

Namun, dengan adanya peraturan MA itu sebuah perkembangan yang bagus. Untuk memiliki UU khusus sebagai payung hukum mediasi memang membutuhkan proses ke arah sana.

Apa target ke depan?
Kami berharap Indonesia bisa bersaing dan terpacu meningkatkan kapasitas yang memiliki SDM mediator terbaik di antara negara-negara lainnya. Kita mempunyai pandangan positif bahwa ada negara lain yang lebih maju telah memiliki peraturan atau dukungan terhadap peran mediator.


Selain itu, banyak penyelesaian sengketa itu lari ke tetangga kita maka kita harusnya intropeksi diri. Bahwa standar yang dimiliki belum cukup diterima. Oleh karena itu, kami ingin menjawab standar supaya diterima pasar global, kita bisa kok dan kita ingin lebih dari itu. (Bisnis Indonesia)

Sumber Foto: Yanuarius Viodeogo

Deo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.