Menanti Komitmen Pengacara Berpihak Pada HAM Dalam Aktivitas Bisnis Korporasi

  • Post author:
  • Post category:Ragam
  • Post comments:0 Comments

Yanuarius Viodeogo

Dampak bekas lubang di area lokasi pertambangan yang berbuntut sejumlah anak tewas dan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang melanggar hak asasi manusia dimungkinkan untuk diusut ke langkah pengadilan internasional.

Contoh di atas disampaikan oleh Imam Prihandono, pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam webinar Peran Advokat Dalam Mendorong Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Korporasi, Jumat (10/7/2020).

Diskusi tersebut mengambil pendekatan bisnis dan HAM yang diselenggarakan organisasi DPC Peradi Jakarta Pusat bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Alumni dari Macquarie University, Australia ini mengutarakan contoh kasus lain yang bisa dibawa ke peradilan level internasional yaitu ketika para petani rumput laut, nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan gugatan ke pengadilan Australia untuk menuntut ganti rugi terhadap salah satu perusahaan minyak dari negeri kangguru itu atas dampak meledaknya kilang minyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan di blok Montara Laut Timor.

“Yang pertambangan, lubang tambang itu belum selesai banyak anak yang meninggal masuk terperosok ke lubang tambang. Kasus-kasus itu bisa ke level internasional, advokasi kampanye level internasional,” kata Imam.

Kejadian pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan bisa diantisipasi sejak dini apabila pengacara mengambil kedudukan sentral memberikan saran kepada klien korporasi untuk memperhatikan HAM bagi masyarakat sekitar.

Dia memiliki harapan besar agar pengacara di Indonesia punya peran penting untuk menyampaikan kepada manajemen perusahaan bahwa pendekatan bisnis dan HAM telah mengalami perkembangan cepat di tingkat global sehingga perlu diikuti korporasi nasional atau multinasional yang beroperasional di Indonesia.

Pandangan serupa diutarakan Betty Yolanda dari Asia Regional Manager Business and Human Rights Resource Centre.

Betty mengatakan gabungan pengacara dan masyarakat sipil berhasil membawa kasus keterlibatan perusahaan Thailand yang membangun waduk di sebuah wilayah di Laos ke ranah pengadilan.

Perusahaan tersebut selain merampas hak tanah masyarakat juga merusak lingkungan sekitar.

Dalam kondisi negara yang tertutup tersebut, kata Betty, para pengacara mengambil langkah strategis untuk membawa kasus ke pengadilan Thailand.

“Komnas HAM Thailand berperan perlindungan HAM sekaligus menjalankan kombinasi strategis membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan tuntutan stop operasional perusahaan tersebut di Laos,” ujarnya.

Hasil putusan positif bahwa pengadilan mengadili meminta perusahaan menghentikan operasional dan membayar ganti rugi kepada masyarakat.

Namun demikian, Betty mengatakan kondisi sekarang sudah semakin banyak perusahaan yang mengembangkan kebijakan berbasis HAM termasuk dampak analisa lingkungan ke dalam operasional perusahaan.

“HAM mulai dijadikan dasar penting dalam pengambilan keputusan investasi,” ujarnya.

Mulai banyak keberpihakan korporasi terhadap HAM, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi masyarakat (Elsam) Wahyu Wagiman, tidak lepas dari penerapan kebijakan UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Pedoman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu merupakan karya dari John Ruggie, perwakilan PBB untuk Bisnis dan HAM ketika meneliti Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis lainnya berkenaan dengan HAM.

Proses itu dimulai ketika Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menunjuk Ruggie pada 2005 dan dia mulai melakukan peneltian hingga menghasilkan karya pada 2008 untuk dipresentasikan kerangka kerja kepada dewan HAM PBB.

Pendekatan baru terhadap relasi bisnis dan HAM dari Ruggie menghasilkan 3 pilar prinsip yakni perlindungan dari negara untuk HAM, penghormatan perusahaan yang bertanggung jawab menghormati HAM berarti tidak melanggar HAM, dan pemulihan negara serta perusahaan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif melalui mekanisme yudisial dan non yudisial.

Wahyu mengatakan bisnis eropa sebagian besar sudah mengintegrasikan kebijakan HAM tetapi di Indonesia belum.

Perkembangan penghormatan dunia bisnis terhadap HAM setelah panduan UNGPs tersebut muncul ISO 26000 diadopsi hampir 93% anggota International Organization for Standarization sebagai klausul HAM bersesuaian dengan UNGPs.

Selain itu, yang dikenal dalam perkebunan kelapa sawit adalah Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) dengan membentuk Principles and Criteria dengan menambahkan perlindungan pembela HAM.

Salah satu perusahaan besar yang mulai mengintegrasikan HAM adalah Nestle bermitra dengan the Danish Institute for Human Rights.

Bagaimana di Indonesia?

Dia menyebutkan sudah ada Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2015-2019 yang diputuskan melalui kepres No. 33/2018.

Namun memang sayangnya, di tingkat kementerian, baru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan kepedulian terhadap HAM melalui Permen Kelautan dan Perikanan No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan No. 2/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM.

Seperti apa kacamata dari sisi pengacara?

Dewan Penasehat DPC Peradi Jakarta Pusat Tabrani Abby mengatakan isu istilah bisnis dan HAM belum banyak menghiasi ranah advokat di tanah air.

Gaung istilah tersebut mulai dikenal para pengacara baru-baru ini dan konferensi Peradi di Bali pada Agustus 2019 lalu memberikan porsi terkait perkembangan bisnis dan HAM yang mulai menjadi bagian penting dalam bisnis global.

Tabrani sendiri mulai mendorong pengacara untuk berkomitmen mendorong korporasi menghormati HAM.

“Advokat punya komitmen dulu untuk penegakan HAM, baru dia bisa mendorong korporasi ,” kata dia.

Tinggalkan Balasan