Perjanjian Perdamaian Ditolak, Korea World Center Indonesia Pailit

Yanuarius Viodeogo

Tidak kunjung melaksanakan kewajiban kepada para mitranya, PT Korea World Center Indonesia terpaksa berstatus pailit setelah perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak oleh mitranya.

Korea World Center Indonesia (KWCI) pun mesti melepas peruntungannya mengelola kawasan bisnis di Pulo Mas, Jakarta Timur.

Bukan tanpa upaya, KWCI mendapatkan keadilan. Usai diputuskan pailit, mereka sempat mengajukan keberatan hingga tingkat tertinggi bahkan peninjauan kembali (PK).

Sayangnya, dewi keadilan belum berpihak kepada KWCI karena Mahkamah Agung bersikukuh menolak permohonan PK tersebut.

Putusan PK yang diketuk palu hakim MA pada 10 September disampaikan kepada publik pada 1 November 2019 itu menyatakan permohonan PK KWCI tidak dapat diterima.

“Menghukum pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10 juta,” kata ketua majelis hakim Syamsul Ma’ari dalam amar keputusannya.

Awal Mula
Pangkal kepailitan KWCI, bermula ketika mitra atau tenant KWCI yang berada di dalam kawasan seluas 3,1 hektare itu menagih hak mereka berupa listrik yang padam dan air yang seringkali macet kepada Korea World Center Indonesia (KWCI).

Salah satu mitra KWCI yang memiliki bangunan di dalam komplek tersebut adalah PT Fruit Land, jaringan toko buah-buahan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan untuk menagih haknya kepada KWCI.

kawasan bisnis kwci

Perusahaan yang mempunyai 10 jaringan toko buah di sejumlah wilayah di Indonesia itu menyewa bangunan selama 15 tahun di kawasan yang dikelola KWCI.

Namun, setelah melewati 3 tahun berjalan, muncul kendala listrik yang sering bermasalah. Oleh karena itu, Fruit Land memilih jalur PKPU untuk menagih hak yang tidak terpenuhi oleh KWCI.

Fruit Land menagih piutangnya senilai Rp13 miliar dengan mendaftarkan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 6 Agustus 2018 lalu.

Permohonan PKPU itu dikabulkan majelis hakim sehingga KWCI mesti menjalani proses PKPU.

Dalam proses verifikasi tagihan piutang, total muncul 22 kreditur dengan pegangan tagihan mencapai Rp100-an miliar. Tagihan itu menyebar di 14 kreditur konkuren sebanyak Rp100 miliar dan 8 kreditur preferen sebanyak Rp500-an juta.

Setelah pencocokan utang-piutang, proses PKPU berlangsung sengit. KWCI menilai mereka sudah menjalankan kewajiban di kawasan bisnis tersebut.

Rica Pandirot sebagai kuasa hukum KWCI mengatakan justru para penyewa sebagai pembayar sewa bukan penagih utang.

Selain itu, lanjutnya, masih ada kerjasama antara mitra dengan KWCI seharusnya tidak ada PKPU yang dialamatkan kepada kliennya.

Dia mengatakan KWCI bertekad untuk menyelesaikan pembayaran kepada para kreditur apabila nilai tagihan piutang masuk akal. Dalam verifikasi piutang, Rico mengutarakan keberatan adanya tagihan kreditur tidak wajar.

Tidak adanya kesepakatan antara KWCI dengan para kreditur karena proposal yang ditawarkan KWCI membuatnya diputuskan pailit oleh pengadilan pada 28 November 2018.

Amar keputusan pengadilan adalah menolak pengesahan perdamaian (homologasi) dari KWCI dengan para kreditur dan menyatakan KWCI berada dalam keadaan pailit.

Setelah pailit atau dinyatakan insolvensi, kurator kepailitan KWCI Jahmada Girsang mengatakan sudah menyisir aset di Pulo Mas berupa hak pengelolaan selama 2042 meliputi pengelolaan untuk gedung, tanah kosong, kawasan bisnis dan lainnya.

Sahat Marulitua Sidabukke, anggota kurator kepailitan mengatakan setelah dinyatakan pailit maka aset-aset di dalam kawasan bisnis tepatnya berlokasi di Kayu Putih itu harus diselamatkan agar tetap beroperasional.

“Supaya lokasi ini tidak mati, kawasan bisnis ini tetap jalan karena masih ada penyewa-penyewa,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan