Peluang Tinindo Lepas PKPU Besar

Yanuarius Viodeogo

Lama tidak terdengar rapat kreditur PT Tinindo Inter Nusa, perusahaan peleburan timah itu kini memasuki fase akhir Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Masa PKPU perusahaan yang beroperasional di Bangka Belitung itu bakal berakhir setelah genap menjalani proses restrukturisasi 270 hari di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pengurus PKPU Acep Sugiana mengatakan Tinindo Inter Nusa (debitur) telah menjalani periode PKPU selama 270 hari dan diberikan kesempatan untuk terakhir kali yakni 24 hari lagi atau rapat akhir bersama kreditur pada 4 Juni 2020.

Acep mengutarakan para kreditur masih keberatan dengan skema proposal dari debitur sehingga meminta kepada debitur untuk memperbaiki proposal agar dapat lolos PKPU.

Kreditur mau memberikan kesempatan kepada debitur, kata Acep, karena debitur memiliki sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif.

“Tinindo masih jalan dengan adanya kerjasama dengan PT Timah. Beberapa IUP masih aktif. Makanya peluang terakhir [diputuskan lolos atau tidak PKPU pada 4 Juni 2020],” kata Acep kepada saya, Kamis (7/5/2020).

Baca: Duniatex Hadapi PKPU

Ini Proses PKPU Tinindo

PKPU Tinindo Internusa bermula ketika PT Sarana Cipta Konstrindo mengajukan permohonan PKPU dikabulkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sarana Cipta Konstrindo mengajukan PKPU dengan perkara No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada 21 Agustus 2019 untuk menagih utang senilai Rp14 miliar.

Dalam perjalanan waktu, pengadilan mengabulkan permohonan PKPU tersebut pada 12 September 2019 sekaligus mengangkat Acep Sugiana dan Fariq Libarani Sandhi sebagai pengurus PKPU.

Saat verifikasi tagihan piutang, debitur memiliki utang sebanyak Rp1,1 triliun kepada total 5 kreditur mencakup 3 kreditur separatis dan 2 kreditur konkuren. Adapun 3 kreditur separatis memiliki piutang senilai Rp700-an miliar.

Semenjak ditetapkan PKPU, debitur mendapatkan kesempatan untuk perpanjangan waktu selama 90 hari dan dikabulkan oleh kreditur.

Setelah diberikan waktu untuk 90 hari, Tinindo memperoleh perpanjangan waktu hingga mencapai 270 hari. Saat rapat kreditur berlangsung, pihak Tinindo enggan berkomentar kepada saya.

Goyahnya kinerja Tinindo tidak lepas dari regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu tidak boleh ekspor langsung melainkan harus menjual terlebih dahulu ke PT Timah.

Kebijakan Kementerian ESDM No. 11 Tahun 2018 itu tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Beleid tersebut membuat industri timah menjadi lesu termasuk industri timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Baca: Bobby Manalu: Dampak Covid-19 Bikin Perkara PKPU Diprediksi Meningkat

Tinggalkan Balasan