Istirahat 10 Menit, Makan Menu Busuk

Yanuarius Viodeogo

“Berapa kapal kalian?” tanya Boris Tampubolon.

“Kami ada 1 kapal,” jawab salah satu pria dari 14 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) kapal pencari ikan asal China.

Percakapan itu terjadi antara Boris dan salah satu ABK yang tengah dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), pada Sabtu (9/5/2020) sore.

Lawan bicara Boris tersebut berumur 20 tahun.

Boris Tampubolon merupakan kuasa hukum 14 ABK pencari ikan yang tiba di Indonesia dari Busan, Korea Selatan, pada Jumat sore (8/5/2020).

Boris diminta oleh Advocates for Public Interest Law (APIL) South Korea untuk mendampingi 14 ABK tersebut selama di Indonesia.

BAP terhadap 14 ABK dimulai pada pukul 14.00 WIB dan hingga berita ini dibikin, BAP masih berlangsung.

Boris mengatakan kondisi 14 ABK sekarang dalam keadaan sehat setelah mendapatkan pengobatan, makanan layak dan pendampingan dari pemerintah Indonesia dan lembaga, salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kendati demikian, kata dia, mereka masih trauma setelah menyaksikan secara langsung 3 sesama ABK yang dilarung ke laut.

Dari informasi para ABK kepada Boris, mereka berada di dalam 1 kapal operasional penangkapan ikan bersama 3 ABK yang dilarung ke laut.

Trauma mereka lainnya, lanjut Boris, ABK mengalami perlakuan buruk selama berada di kapal tersebut. Makan-makanan tidak layak.

“Makan-makanan busuk, umpan untuk ikan, minum dan mandi air laut. Mereka sakit dikasih obat kadarluarsa,” terang Boris kepada saya melalui ujung telepon.

Selain itu, apabila ada yang sakit tidak dirawat perusahaan kapal, hak mereka gaji tidak dibayar, waktu istirahat minim, setelah bekerja.

“Ada yang hanya 10 menit istirahat, kerja lagi,” ujar Boris.

Sebagaimana diketahui, 3 ABK WNI yang dilarung di laut menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Kondisi yang mereka alami diduga menjadi korban perbudakan mencuat ke permukaan media setelah para ABK tiba di Busan, Korea Selatan.

Perlakuan buruk dialami oleh para ABK tercium oleh sejumlah media massa di Korea Selatan. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Korea Selatan menyusul menemui dan mendampingi para ABK selama di Korea Selatan hingga proses pemulangan ke Indonesia.

Setelah ditangani oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI, para ABK selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

Boris mengatakan selain itu, setibanya para ABK di pelabuhan di Korea Selatan, mereka kemudian memperoleh pendampingan dari kantor hukum APIL.

Dia berharap setelah di Indonesia mereka tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia.

Bahkan, Boris mengatakan pemerintah mesti tegas dalam penanganan kasus yang menimpa 14 ABK dengan menuntut agar perusahaan yang membawa para ABK bertanggung jawab. 

Baca: Fahmi Shahab, Menjadi Mediator dan Arbitrator Berstandar Internasional

 

Tinggalkan Balasan