Sariwangi dan Anak Usahanya Jatuh Pailit

Sariwangi

Yanuarius Viodeogo

JAKARTA – Sariwangi Group dan anak usahanya Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena keduanya dinilai telah lalai tidak membayar utang kepada Bank Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Indonesia.

Majelis Hakim diketuai Abdul Kohar dalam putusannya mengabulkan permohonan pembatalan homologasi perdamaian yang diajukan oleh Bank ICBC Indonesia sehingga kedua produsen daun teh itu dinyatakan pailit.

“Majelis hakim tidak menemukan bukti bahwa termohon membayar utang kepada pemohon sehingga dinyatakan lalai dan pemohon yang mengajukan pembatalan homologasi patut dikabulkan. Setelah ini pengadilan mengangkat hakim pengawas dan menunjuk kurator untuk kepailitan perkara ini,” kata Abdul dalam amar keputusannya, Selasa (16/10).

Setelah persidangan, Iim Zovito Simanungkalit selaku kuasa hukum MP Indorub Sumber Wadung mengaku kecewa atas keputusan dari Majelis Hakim tersebut.

Dia mengatakan, pengadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pailit kliennya Sariwangi sebagai termohon I dan Indorub sebagai termohon II pailit sehingga dia akan mengajukan memori kasasi sebagai langkah hukum keberatan selanjutnya.

“Iya, Sariwangi dan Indorub dinyatakan pailit karena pembayaran kami tidak dianggap maka kami nanti kasasi. Padahal, kami sudah melakukan pembayaran seperti dalam perjanjian dan jumlahnya sangat signifikan Rp4,5 miliar,” kata Iim.

Dia menjelaskan, Indorub telah melakukan pembayaran pada Desember 2017 hingga 2018 kepada Bank ICBC. Iim mengklaim pula, Indorub membantu membayar utang milik Sariwangi kepada Bank ICBC.

“Sebenarnya sudah menutup utang donk, artinya sudah ada pembayaran. Sementara itu, untuk kasasi, kami akan diskusi lagi [masing-masing tergugat] tetapi kami ini sebenarnya ini saling menanggung utang,” ujar dia.

Sebelumnya, Iim mengatakan apabila kedua perusahaan dinyatakan pailit akan merugikan kliennya karena operasional dan produksi kebun masih berjalan. Dia mengutarakan, para petani kebun teh masih bekerja, tidak ada tunggakan pembayaran upah kepada para petani sampai adanya pembayaran tunjangan hari raya kepada pekerja.

Terpisah, kuasa hukum Bank ICBC Swandy Halim mengatakan, keputusan permohonan pembatalan homologasi yang diajukan kliennya, diterima oleh pengadilan sudah tepat dan sesuai.

“Sudah tepat dan sesuai dengan permohonan kami. Kalau mereka ingin kasasi, itu haknya ya. Yang pasti, Sariwangi itu tidak pernah membayar utang kepada kami. Sementara Indorub itu ada utang dengan ICBC dan memiliki tanggungan utang dari Sariwangi,” kata dia.

Dia menjelaskan, debitur semestinya setelah kesepakatan perjanjian homologasi ditetapkan maka harus membayar kewajiban utangnya mulai dari 9 Oktober 2015 hingga 9 Oktober 2016, beserta bunga utangnya.

Kendati demikian, menurutnya, bunga utang selama 12 bulan tersebut bisa ditunda pembayaran hingga 9 Oktober 2016 tetapi bunganya tetap berjalan selama 12 bulan ke depan atau 9 November 2017. Bunga berjalan selama 12 bulan itu, papar Swandy, juga tidak dibayar oleh debitur. Swandy mengatakan, memang ada pembayaran setelah 12 bulan tersebut dengan mencicil pembayaran mulai Desember 2017.

Namun, pembayaran tersebut telat dan tidak sesuai dengan perjanjian homologasi bahwa pembayaran harus tepat waktu. Sementara itu, kata Swandy, ketika keduanya dianggap dua pihak tetapi utang piutang dimiliki satu grup dan saling tanggung menanggung dan apabila salah satu tidak membayar maka yang lain harus membayar salah satu pihak.

MP Indorub Sumber Makmur bersama Sariwangi Group diajukan pembatalan homologasi perdamaian oleh ICBC karena dianggap tidak melunasi utang setelah grace period atau masa perjanjian perdamaian 22 September 2017 berakhir. 

Bank ICBC meminta keduanya menjalankan perintah Pengadilan Niaga Jakarta untuk melunasi utangnya setelah proses PKPU diputus berdamai dengan perkara bernomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2015 PN.Jkt.Pst, sah dan demi hukum berakhir, pada 2 Oktober 2015. 

Diketahui, MP Indorub Sumber Wadung memiliki tagihan sebanyak Rp35,71 miliar mencakup, tagihan dari kreditur separatis mencapai Rp31,5 miliar, 19 kreditur konkuren Rp3,28 miliar, dan kreditur preferen Rp922,81 juta.

Adapun Sariwangi sebanyak Rp1,05 triliun. Pemerinciannya, tagihan piutang dari lima kreditur separatis sebesar Rp719,03 miliar, 59 kreditur konkuren Rp334,18 miliar, dan satu kreditur preferen Rp1,21 miliar. (Bisnis Indonesia)

Tinggalkan Balasan